Untuk menguatkan peran masyarakat dalam pengeloaan sumber daya alam yang berkelanjutan, Komunitas Konservasi Indonesia Warsi terus meningkatkan kapasitas sebagai lembaga yang mendampingi masyarakat. Saat ini KKI Warsi tengah menyiapkan diri untuk menjadi lembaga penyalur dana hibah kepada masyarakat. Ada pun dana hibah yang disalurkan digunakan untuk pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam.
“Saat ini KKI Warsi tengah meningkatkan kapasitas menjadi grant intermediary atau lembaga yang berfungsi sebagai penyalur dana langsung kepada masyarakat terutama untuk wilayah Sumatera bagian tengah. Nah, kalau ini dapat berjalan dengan baik, banyak pendanaan yang bisa diakses langsung oleh masyarakat maupun kelompok” ujar Adi Junedi pada Senin (13/11/2023).
Selama ini masyarakat menghadapi kendala pendanaan dalam pengelolaan hutan. Misalnya kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) terkendala melakukan aktivitas memproduksi hasil hutan bukan kayu karena mengalami kendala modal. Dengan adanya akses pendanaan dapat membantu masyarakat melakukan kegiatan perekonomian dengan mengolah hasil hutan. Selain itu, jika masyarakat bisa mengelola dana hibah langsung membuat masyarakat menjadi mandiri.
“Salah satu cita-cita KKI Warsi adalah masyarakat mampu mengelola hutannya secara mandiri. Sehingga Warsi dapat mengurangi kegiatan yang sifatnya pendampingan langsung,” kata Adi.
Dana hibah tersebut mendanai Community Based Organization (CBO), seperti Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD), dan Kelompok Tani Hutan (KTH) untuk program perlindungan hutan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan bukan kayu. Selain itu, organisasi masyarakat sipil yang memiliki visi sejalan dengan Warsi dalam program konservasi berbasis masyarakat juga dapat mengajukan pendanaan. Program pendanaan ini berlansung selama 7 bulan.
“Ini sebagai stimulus bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kelompok masyarakat bisa bekerja dengan baik. Tidak hanya menjalankan program dengan baik tapi juga pelaporan. ” Ungkap Direktur KKI Warsi di Kantor Penghubung KKI Warsi Padang.
Pada Senin (13/11/23) KKI Warsi melakukan penandatangan kesepahaman dengan 10 organisasi komunitas terkait alokasi dana hibah. Organisasi ini diantaranya, KUPS Bukik Godang, LPHN Sumpur Kudus, LPHN Unggan, dan KTH Putra Harapan yang berada di Kabupaten Sijunjung. Sedangkan 3 lainnya yaitu KUPS Marola Mutiara Suliti, KUPS Kompos Pakan Rabaa, KUPS Beras Organik Simancuang di Kabupaten Solok Selatan. Kemudian KUPS Selembar Daun dan LPHN Sirukam di Kabupaten Solok. Tak ketinggalan dari KUPS Bukik Batu Bolang yang berada di Kabupaten Dharmasraya.
Jauh sebelum ini penandantangan MoU, KKI Warsi telah memberikan penguatan kapasitas serta penguatan berjejaring kepada CBO untuk pengelolaan sumber daya alam. Pelatihan ini berlangsung pada Januari-Mei 2023 yang bertujuan untuk melatih kemandirian CBO. Serangkaian pelatihan yang diikuti komunitas diantaranyanya mengidentifikasi peluang usaha dan kendala yang dihadapi, menyusun proposal program pendanaan, dan melakukan komunikasi untuk dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah dan swasta.
Program ini merupakan investasi jangka panjang dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Termasuk mendukung sumber penghidupan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan melalui perlindungan hak dan pengembangan model mata pencarian yang dapat dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan.
“Kami berharap, kelompok perhutanan sosial bisa mandiri melakukan upaya penggalangan sumber daya melalui pendekatan local fundraising yang telah dilatihkan. Termasuk upaya advokasi melalui pendekatan mobilising support. Upaya ini menggabungkan konservasi dan pembangunan,” kata Ryan Thanoesya Project Officer KKI Warsi.
Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Unggan menjadi salah satu lembaga yang mendapatkan hibah. Hutan Nagari Unggan merupakan salah satu hutan yang terancam oleh kegiatan illegal logging, karena itu LPHN berinisiatif mengadakan program pengembangan ekonomi baru melalui penanaman tanaman kopi sebagai upaya mencegah kegiatan illegal.
“Program yang kami susun berdasarkan kondisi masyarakat di Nagari Unggan saat ini. Melalui program ini, dapat membantu pengembangan alternatif ekonomi baru bagi para logger dengan berladang kopi. Karena salah satu penggunaan dana hibah ini kami tujukan untuk pengadaan bibit kopi. Sehingga aktivitas illegal dapat berkurang di nagari kami. ” ungkap Januwan Sekretaris LPHN Unggan.
Selain itu, ada KUPS Beras Organik Simancuang, kelompok ini mendapat dana hibah untuk mengembangkan usaha berbasis potensi hutan. Edison selaku ketua KUPS Beras Organik Simancuang juga optimis untuk program yang akan dijalankan.
“Kami berhadap dukungan hibah ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Simancuang khususnya petani organik yang saat ini melemah. Mudah-mudah dengan program ini dapat meningkatkan kuantitas petani organik dan meningkatkan kualitas beras organik itu sendiri. Salah satunya, program ini juga akan membantu pengadaan lantai jemur dan gudang beras,” tuturnya.
Sepuluh perwakilan kelompok masyarakat ini menyambut baik program pendanaan. Melalui pelatihan yang telah dilakukan kelompok telah memiliki rencana kerja untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di nagari mereka. Bantuan pendanaan setidaknya menjadi setidaknya menjawab satu tantangan yang selama ini mereka hadapi.
*oleh Siti Nurhaliza, Staff Pengelola Pengetahuan KKI Warsi