Perhutanan Sosial (PS) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam upaya mendorong tata kelola hutan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui Perhutanan Sosial, pemerintah memberikan akses legal kepada masyarakat sekitar hutan untuk mengelola kawasan hutan secara lestari. Skema ini diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga fungsi ekologis hutan serta mengurangi konflik tenurial. Dalam konteks global, penguatan peran masyarakat tersebut dalam pengelolaan hutan juga sejalan dengan komitmen pembangunan berkelanjutan yang diusung melalui Sustainable Development Goals (SDGs).
Namun demikian, implementasi PS di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun kapasitas masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan PS tidak hanya ditentukan oleh kebijakan formal, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaannya di tingkat tapak.
Tantangan utama dalam Perhutanan Sosial diantaranya adalah proses rekognisi atau pengakuan wilayah kelola masyarakat. Banyak komunitas lokal dan masyarakat adat yang secara turun-temurun telah mengelola hutan, namun belum memperoleh pengakuan hukum yang memadai. Akibatnya, mereka tetap berada dalam posisi rentan terhadap konflik tenurial, keterbatasan akses terhadap sumber daya, serta minimnya dukungan pembiayaan dan pendampingan.
Selain itu, bagi kelompok yang telah memperoleh izin PS, tantangan tidak berhenti pada aspek legalitas. Keterbatasan dalam penguatan kelembagaan, pengelolaan usaha, akses pasar, serta rendahnya partisipasi kelompok perempuan dan generasi muda menjadi hambatan dalam mewujudkan kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, Perhutanan Sosial perlu dipahami tidak hanya sebagai program pemberian akses kelola hutan, tetapi sebagai proses transformasi sosial-ekologis yang memerlukan dukungan berkelanjutan, kolaborasi multipihak, serta penguatan kapasitas masyarakat agar tujuan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan dapat tercapai.
Dalam konteks ini, organisasi masyarakat sipil (CSO) memegang peran penting bukan hanya sebagai pendamping masyarakat, tetapi juga sebagai aktor yang mengontrol dan mempengaruhi kebijakan (policy influencer). CSO berperan dalam mengumpulkan pembuktian dan pembelajaran dari praktik pengelolaan hutan oleh masyarakat. CSO tidak sekadar mendukung pelaksanaan PS, tetapi menjadi penjaga akuntabilitas publik, memastikan kebijakan berjalan sesuai prinsip keadilan sosial, ekologis, dan keberlanjutan.
Merespons kebutuhan tersebut, Pengelolaan Hibah KKI Warsi (Warsi Grant Management – WGM) hadir sebagai platform yang dirancang untuk memfasilitasi pengelolaan hibah kepada CSO dan CBO. Melalui mekanisme hibah, pendampingan teknis, dan penguatan jejaring, WGM tidak hanya menyalurkan dukungan pendanaan, tetapi juga memperkuat peran kritis CSO sebagai mitra kontrol dan penggerak transformasi kebijakan PS menuju pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Hibah ini didukung oleh Uni Eropa melalui program “CSOs Standing Shoulder to Shoulder in Defense of Forest Livelihoods” sebagai skema FSTP (Financial Support Third Parties), untuk memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sipil (CSO) dalam demokrasi dan pembangunan berkelanjutan.
Dalam panggilan hibah yang sedang berlangsung, KKI Warsi membuka kesempatan bagi CSO di tiga provinsi, yaitu Jambi, Sumatera Barat, dan Bengkulu, untuk mengajukan proposal pendanaan. Inisiatif ini diharapkan mampu mendukung upaya pengelolaan sumber daya alam berbasis sosial yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat setempat.

Panggilan Hibah ini bertujuan untuk memperkuat kepemimpinan dan kapasitas organisasi masyarakat sipil (CSO) di Sumatera dalam mengakselerasi implementasi kebijakan Perhutanan Sosial sebagai bagian dari misi konsorsium dalam membangun tata kelola sumber daya alam yang inklusif, transparan, dan berkeadilan ekologis. Melalui hibah ini, konsorsium berupaya memperluas ruang gerak masyarakat sipil agar mampu mengisi kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan, khususnya pada tahap recognisi wilayah kelola masyarakat, penguatan kelembagaan pasca izin, dan sinkronisasi kebijakan lintas sektor. Hibah ini mendorong terbangunnya ekosistem pendampingan yang kolaboratif, di mana CSO, komunitas/masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga multipihak bekerja bersama untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Secara lebih luas, hibah ini menjadi wahana bagi konsorsium untuk memastikan bahwa transformasi menuju keberlanjutan tidak berhenti pada aspek teknokratis, melainkan menjadi gerakan sosial yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama perubahan di lanskap hutan Sumatera.

• Dalam panggilan hibah kali ini kriteria lembaga mitra yang dapat mengajukan pendanaan hanya ditujukan kepada Organisasi Masyarakat Sipil – Civil Society Organizations (CSO) lokal berbadan hukum berbentuk Yayasan maupun Perkumpulan yang berdomisili di Provinsi Jambi, Sumatera Barat dan Bengkulu.
• Bergerak dalam isu pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, pemberdayaan mesyarakat di dalam dan sekitar hutan, pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM), dan/atau CSO yang bergerak pada upaya dan inisiatif untuk melibatkan peran dan partisipasi aktif masyarakat adat dan komunitas lokal (IPLC), Kelompok Perempuan dan pemuda dalam menghadapi perubahan iklim, yang visi – misi serta tujuan organisasinya sejalan dengan tujuan kebijakan penyaluran dana hibah yang akan disalurkan.

1. Penguatan Peran CSO dalam Pembangunan Berkelanjutan : Mendukung CSO dalam memperkuat kapasitas mereka sebagai aktor kunci dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas.
2. Memperkuat Akses Legal: Memfasilitasi dan mendukung masyarakat adat serta komunitas lokal (IPLC) dalam memperoleh hak pengelolaan hutan melalui skema izin perhutanan sosial, dengan bimbingan dari CSO.
3. Peningkatan Kapasitas CSO Lokal: Meningkatkan kapasitas manajerial, teknis, dan advokasi CSO lokal dalam menjalankan program perhutanan sosial dan memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam.
4. Peningkatan Kapasitas Ekonomi dan Konservasi: Menguatkan kapasitas kelompok perhutanan sosial yang didampingi oleh CSO dalam pengelolaan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan pengembangan mata pencaharian berkelanjutan
5. Partisipasi Inklusif: Mendorong keterlibatan aktif perempuan dan pemuda dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui perhutanan sosial, dengan peran pendampingan dari CSO.
6. Pengarusutamaan PHBM: Mengadvokasi penerapan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) sebagai instrumen utama dalam kebijakan publik di berbagai level pemerintahan, dengan dukungan advokasi CSO.

Biaya yang memenuhi syarat harus sesuai dengan kategori anggaran dan proporsi yang disarankan seperti yang ditunjukkan dalam tabel di bawah. Penyesuaian dari proporsi yang dianjurkan boleh dilakukan dengan masksimum 5% dari yang dianjurkan. Saat menyusun anggaran, upaya harus dilakukan untuk menjaga proporsi anggaran sesuai dengan yang diuraikan dalam table dan ini akan menjadi salah satu kriteria tinjauan keuangan untuk evaluasi:

*Biaya peningkatan kapasitas lembaga pengusul harus masuk dalam perencanaan kegiatan dan anggaran. Kegiatan dapat berbentuk penguatan lembaga untuk menyusun dokumen kebijakan-kebijakan lembaga, memperkuat system keuangan dan lain-lain.

Total pendanaan yang akan disalurkan pada panggilan hibah ini sebesar Rp. 1.500.000.000. Setiap lembaga mitra pengaju hanya dapat mengajukan pendanaan maksimal sebesar Rp.300.000.000.

Lembaga mitra dapat terlebih dahulu merancang dan menuliskan proposal yang ingin diajukan beserta anggarannya sesuai template yang tersedia dalam lampiran panduan ini lalu memasukannya ke dalam dasbhboard. Dokumen proposal lengkap juga harus dikirimkan sebagai lampiran melalui dashboard.