Kebijakan Perhutanan Sosial (PS) merupakan salah satu upaya strategis Pemerintah Indonesia untuk mengatasi ketimpangan penguasaan lahan, konflik tenurial, dan degradasi sumber daya hutan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Melalui Perhutanan Sosial, negara memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, menjaga fungsi ekologis, dan memperkuat kemandirian sosial-ekonomi komunitas di sekitar hutan.

Di Pulau Sumatera yang menyumbang sekitar seperempat total tutupan hutan Indonesia, tantangan implementasi Perhutanan Sosial sangat kompleks. Deforestasi akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan alih fungsi lahan terus terjadi, sementara konflik tenurial antara masyarakat, perusahaan, dan negara masih sering muncul. Dalam situasi ini, Perhutanan Sosial menjadi instrumen penting untuk membangun kembali hubungan yang berkeadilan antara manusia dan hutan, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam tata kelola sumber daya alam.

Meskipun berbagai kebijakan dan peraturan telah dikeluarkan, termasuk PermenLHK No. 9 Tahun 2021 dan Perpres No. 28 Tahun 2023, proses recognisi atau pengakuan wilayah kelola masyarakat masih menghadapi hambatan besar. Banyak komunitas lokal dan masyarakat hukum adat di Sumatera yang telah mengelola kawasan hutan secara turun-temurun, tetapi belum memperoleh rekognisi legal dari negara. Tanpa pengakuan hukum, mereka tidak memiliki kepastian atas wilayah kelola, sulit mengakses bantuan teknis maupun pendanaan, dan rentan terhadap konflik serta kriminalisasi.

Proses pengajuan izin PS sering kali berlarut-larut karena keterbatasan kapasitas masyarakat dalam melakukan pemetaan partisipatif, penyusunan dokumen sosial-ekonomi, atau memenuhi persyaratan administratif lainnya. Di tingkat daerah, dukungan teknis dan pendampingan dari lembaga fasilitator juga masih minim. Akibatnya, banyak usulan masyarakat berhenti pada tahap pengumpulan data tanpa berlanjut menjadi izin yang sah.

Kesenjangan ini menciptakan “void of recognition”, ruang kebijakan yang menjanjikan akses kelola, namun tidak diikuti mekanisme yang efektif untuk mencapainya. Padahal, proses recognisi bukan sekadar langkah administratif, tetapi juga merupakan bentuk keadilan ekologis: pengakuan terhadap sejarah, pengetahuan lokal, dan kontribusi masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan.

Dukungan terhadap tahap pra-izin menjadi sangat penting untuk mempercepat legalisasi wilayah kelola, mencegah konflik lahan, dan membuka akses ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan.

Di sisi lain, bagi kelompok masyarakat yang telah memperoleh izin Perhutanan Sosial, tantangan tidak berhenti pada keluarnya SK legalitas. Banyak Lembaga Pengelola Perhutanan Sosial dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) masih menghadapi keterbatasan dalam aspek kelembagaan, manajemen usaha, dan tata kelola keuangan. Sebagian belum memiliki perencanaan jangka panjang yang matang, belum mengembangkan usaha berbasis hasil hutan bukan kayu (HHBK) atau ekowisata, serta belum mampu mengakses pasar dan pembiayaan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa rekognisi belum otomatis berarti keberdayaan. Legalitas baru menjadi awal, bukan akhir dari perjuangan masyarakat untuk mencapai kemandirian ekonomi dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Diperlukan pendampingan berkelanjutan, peningkatan kapasitas teknis, dan dukungan akses pembiayaan yang memungkinkan masyarakat mengembangkan potensi sumber daya hutannya secara lestari.

Pada tingkat tata kelola, Kelompok Kerja (POKJA) Perhutanan Sosial di tingkat provinsi dan kabupaten merupakan simpul koordinasi multipihak yang sangat strategis. Namun, dalam praktiknya, POKJA PPS belum seluruhnya berfungsi optimal.

Banyak POKJA PPS masih menghadapi keterbatasan sumber daya, belum memiliki rencana kerja yang kuat, serta kurang aktif dalam memfasilitasi proses percepatan izin maupun monitoring pasca izin. Di sisi lain, keberadaan POKJA yang efektif dapat mempercepat penyelesaian konflik tenurial, memastikan sinergi antar-instansi, dan memperkuat integrasi program lintas sektor di bidang kehutanan, lingkungan, dan pembangunan daerah.

Dalam konteks ini, organisasi masyarakat sipil (CSO) memegang peran penting bukan hanya sebagai pendamping masyarakat, tetapi juga sebagai aktor yang mengontrol dan mempengaruhi kebijakan (policy influencer). CSO berperan dalam mengumpulkan pembuktian dan pembelajaran dari praktik pengelolaan hutan oleh masyarakat—termasuk capaian, tantangan, dan inovasi di tingkat tapak—yang kemudian digunakan untuk mendorong perbaikan kebijakan dan program PS di berbagai tingkatan. Dengan posisi ini, CSO tidak sekadar mendukung pelaksanaan PS, tetapi menjadi penjaga akuntabilitas publik, memastikan kebijakan berjalan sesuai prinsip keadilan sosial, ekologis, dan keberlanjutan.

Namun, banyak CSO lokal masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan finansial untuk menjalankan fungsi kontrol dan pembelajaran kebijakan secara konsisten. Merespons kebutuhan tersebut, Pengelolaan Hibah KKI Warsi (Warsi Grant Management – WGM) hadir sebagai platform yang dirancang untuk memperkuat kapasitas CSO dan CBO dalam menjalankan fungsi strategisnya. Melalui mekanisme hibah, pendampingan teknis, dan penguatan jejaring, WGM tidak hanya menyalurkan dukungan pendanaan, tetapi juga memperkuat peran kritis CSO sebagai mitra kontrol dan penggerak transformasi kebijakan PS menuju pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Merespons kebutuhan tersebut, Pengelolaan Hibah KKI Warsi (Warsi Grant Management – WGM) hadir sebagai platform yang dirancang untuk memfasilitasi pengelolaan hibah kepada CSO dan CBO. WGM memainkan peran penting dalam menyalurkan dana hibah untuk mendukung inisiatif program strategis yang selaras dengan visi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Melalui platform ini, KKI Warsi dan konsorsium berperan sebagai lembaga perantara yang tidak hanya menyediakan pendanaan tetapi juga menawarkan dukungan penguatan kapasitas (capacity building) dan memperluas jaringan (networking) bagi lembaga mitra.

Hibah ini didukung oleh Uni Eropa melalui program “CSOs Standing Shoulder to Shoulder in Defense of Forest Livelihoods” sebagai skema FSTP (Financial Support Third Parties), untuk memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sipil (CSO) dalam demokrasi dan pembangunan berkelanjutan. Dukungan Uni Eropa tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga pada peningkatan kemampuan CSO dalam mengembangkan program-program inovatif yang dapat memperkuat partisipasi masyarakat dan akuntabilitas dalam tata kelola lingkungan. Ini merupakan upaya penting dalam memastikan bahwa CSO berperan lebih efektif dalam memajukan agenda keberlanjutan, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Dalam panggilan hibah yang sedang berlangsung, KKI Warsi membuka kesempatan bagi CSO di tiga provinsi, yaitu Jambi, Sumatera Barat, dan Bengkulu, untuk mengajukan proposal pendanaan. Inisiatif ini diharapkan mampu mendukung upaya pengelolaan sumber daya alam berbasis sosial yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat setempat.

Dengan dukungan finansial dan teknis dari WGM serta Uni Eropa, lembaga mitra dapat melaksanakan program-program yang dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Program-program yang didukung diharapkan memberikan dampak yang signifikan dalam pengelolaan hutan dan sumber daya alam lainnya, baik dalam jangka pendek maupun panjang, serta memperkuat kolaborasi antara pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Panggilan Hibah ini bertujuan untuk memperkuat kepemimpinan dan kapasitas organisasi masyarakat sipil (CSO) di Sumatera dalam mengakselerasi implementasi kebijakan Perhutanan Sosial sebagai bagian dari misi konsorsium dalam membangun tata kelola sumber daya alam yang inklusif, transparan, dan berkeadilan ekologis. Melalui hibah ini, konsorsium berupaya memperluas ruang gerak masyarakat sipil agar mampu mengisi kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan, khususnya pada tahap recognisi wilayah kelola masyarakat, penguatan kelembagaan pasca izin, dan sinkronisasi kebijakan lintas sektor. Hibah ini mendorong terbangunnya ekosistem pendampingan yang kolaboratif, di mana CSO, komunitas/masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga multipihak bekerja bersama untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Secara lebih luas, hibah ini menjadi wahana bagi konsorsium untuk memastikan bahwa transformasi menuju keberlanjutan tidak berhenti pada aspek teknokratis, melainkan menjadi gerakan sosial yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama perubahan di lanskap hutan Sumatera.

• Dalam panggilan hibah kali ini kriteria lembaga mitra yang dapat mengajukan pendanaan hanya ditujukan kepada Organisasi Masyarakat Sipil – Civil Society Organizations (CSO) lokal berbadan hukum berbentuk Yayasan maupun Perkumpulan yang berdomisili di Provinsi Jambi, Sumatera Barat dan Bengkulu.
• Bergerak dalam isu pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, pemberdayaan mesyarakat di dalam dan sekitar hutan, pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM), dan/atau CSO yang bergerak pada upaya dan inisiatif untuk melibatkan peran dan partisipasi aktif masyarakat adat dan komunitas lokal (IPLC), Kelompok Perempuan dan pemuda dalam menghadapi perubahan iklim, yang visi – misi serta tujuan organisasinya sejalan dengan tujuan kebijakan penyaluran dana hibah yang akan disalurkan.

1. Penguatan Peran CSO dalam Pembangunan Berkelanjutan : Mendukung CSO dalam memperkuat kapasitas mereka sebagai aktor kunci dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas.
2. Memperkuat Akses Legal: Memfasilitasi dan mendukung masyarakat adat serta komunitas lokal (IPLC) dalam memperoleh hak pengelolaan hutan melalui skema izin perhutanan sosial, dengan bimbingan dari CSO.
3. Peningkatan Kapasitas CSO Lokal: Meningkatkan kapasitas manajerial, teknis, dan advokasi CSO lokal dalam menjalankan program perhutanan sosial dan memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam.
4. Peningkatan Kapasitas Ekonomi dan Konservasi: Menguatkan kapasitas kelompok perhutanan sosial yang didampingi oleh CSO dalam pengelolaan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan pengembangan mata pencaharian berkelanjutan
5. Partisipasi Inklusif: Mendorong keterlibatan aktif perempuan dan pemuda dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui perhutanan sosial, dengan peran pendampingan dari CSO.
6. Pengarusutamaan PHBM: Mengadvokasi penerapan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) sebagai instrumen utama dalam kebijakan publik di berbagai level pemerintahan, dengan dukungan advokasi CSO.

Lembaga mitra dapat terlebih dahulu merancang dan menuliskan proposal yang ingin diajukan beserta anggarannya sesuai template yang tersedia dalam lampiran panduan ini lalu memasukannya ke dalam dasbhboard. Dokumen proposal lengkap juga harus dikirimkan sebagai lampiran melalui dashboard.