KKI Warsi, melalui Warsi Grant Management, sebagai lembaga perantara pendanaan, membuka peluang bagi mitra di Provinsi Jambi, Sumatera Barat, dan Bengkulu untuk mengirimkan proposal kegiatan. Tujuannya adalah mendukung program strategis CSO dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan di Indonesia. Dukungan ini memungkinkan lembaga mitra langsung mendapatkan pendanaan dan penguatan kapasitas untuk inisiatif mereka.

Tema hibah untuk periode ini adalah Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PBHM) melalui Perhutanan Sosial. Sehingga dalam panggilan penerimaan proposal hibah ini difokuskan pada upaya Memperkuat Kapasitas Masyarakat Adat Dan Komunitas Lokal (IPLC) Dalam Memperoleh Hak dan/Atau Izin Perhutanan Sosial Serta Penguatan Kelompok Perhutanan Sosial Dalam Perlindungan Dan Pengembangkan Model Mata Pencaharian Yang Berkelanjutan Dan Perlindungan Kawasan Pasca Perolehan Izin.                Jenis kegiatan yang didukung adalah perlindungan dan keamanan hutan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan mata pencaharian di sekitar dan di dalam hutan, dan membangun dukungan dari pemerintah daerah untuk mata pencaharian yang berkelanjutan. Paling tidak, berdasarkan tema diatas secara garis besar dalam undangan terbuka ini lembaga mitra dapat merancang dan mengembangkan program kegiatannya mengacu pada kriteria pendekatan dibawah ini :

1. Mendorong perolehan kepastian hak pengelolaan hutan bagi Masyarakat adat dan komunitas local melalui skema izin perhutanan sosial.
2. Membangun kapasitas ekonomi, perlindungan areal, dan memperkuat penerapan praktik praktik baik azas-azas konservasi masyarakat adat dan masyarakat lokal yang hidup melalui pemegang izin perhutanan sosial.
3. Peningkatan akses dan peran keterlibatan kaum perempuan dan pemuda dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui Perhutanan Sosial
4. Mendukung implementasi kebijakan publik pada berbagai level pemerintahan dalam mengimplementasikan PHBM sebagai instrumen lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam berbasis masyarakat.
5. Memperkuat forum multipihak ditingkat kabupaten dan provinsi dalam pengembangan dan implementasi kebijakan, guna memastikan pelaksanaan kebijakan untuk pengakuan hak terkait perhutanan sosial, layanan, pengelolaan lahan, dan pengembangan mata pencaharian masyarakat adat dan komunitas lokal.
6. Membangun dan mengembangkan sistem informasi pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan, pengelolaan pengetahuan, penguatan media penyadartahuan, penyebarluasan informasi praktik baik konservasi bersama masyarakat.

Mendukung organisasi masyarakat sipil (CSO) dan organisasi berbasis komunitas (CBO) di Provinsi Jambi, Sumatera Barat, dan Bengkulu melalui dukungan finansial dan penguatan kapasitas. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat peran CSO dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta mengembangkan model mata pencaharian yang berkelanjutan sambil menjaga kelestarian hutan pasca perolehan izin. Selain itu, program ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan lokal CSO agar lebih mandiri dan efektif dalam menjalankan peran mereka sebagai agen perubahan di tingkat lokal dan nasional.

Penerimaan proposal dibuka dari tanggal 22 Oktober s.d 22 November 2024. KKI Warsi tidak akan memproses pengajuan proposal lembaga mitra yang mengirimkan lebih dari satu proposal pendanaan, proposal yang tidak sesuai dengan format dan panduan serta proposal yang dikirim melewati tenggat waktu yang ditetapkan.

1. Kepastian Hak Kelola Hutan: Masyarakat adat dan komunitas lokal di tiga provinsi, dengan dukungan CSO, berhasil memperoleh izin perhutanan sosial secara legal, memungkinkan pengelolaan hutan secara mandiri dan berkelanjutan.
2. Penguatan Kapasitas CSO dalam Pembangunan Berkelanjutan: CSO lokal menjadi lebih mandiri, efektif, dan berpengaruh dalam advokasi kebijakan serta pendampingan masyarakat terkait perhutanan sosial dan pembangunan berkelanjutan
3. Penguatan Kapasitas Ekonomi dan Konservasi: Kelompok perhutanan sosial yang didampingi oleh CSO meningkatkan kemampuan dalam mengelola sumber daya alam dan menciptakan usaha berkelanjutan, memperkuat perekonomian lokal sambil melestarikan ekosistem hutan.
4. Keterlibatan Perempuan dan Pemuda yang Lebih Besar: Perempuan dan pemuda berpartisipasi lebih aktif dalam pengelolaan sumber daya alam melalui peran yang signifikan dalam perhutanan sosial, didukung oleh CSO.
5. PHBM Sebagai Kebijakan Publik Utama: PHBM diakui dan diterapkan sebagai instrumen utama kebijakan publik, baik di tingkat daerah maupun nasional, berkat advokasi dan dukungan CSO.
6. Kelembagaan CSO yang Lebih Kuat: CSO lokal memiliki struktur kelembagaan yang lebih kuat, mampu mengelola program secara mandiri dan berkelanjutan, serta berperan penting dalam pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
7. Penyebaran Informasi dan Kesadaran Publik: Masyarakat luas mendapatkan akses ke sistem informasi pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, dan kesadaran publik tentang pentingnya konservasi lingkungan meningkat melalui kampanye media dan penyebaran informasi oleh CSO lokal.

Durasi proyek yang diusulkan adalah 12 (dua belas) bulan terhitung dari bulan 01 Januari 2025 s.d 31 Desember 2025.

Penerimaan Proposal : 22 Oktober 2024 – 22 November 2024
Aanwijzing : 28 Oktober 2024
Seleksi Proposal : 25 November – 13 Desember2024
Pengumuman Hasil : 16 Desember 2024

Wilayah intervensi kegiatan harus berada pada di Provinsi Jambi, Sumbar dan Bengkulu pada 19 kabuten berikut :

Setiap skema atau jenis hibah yang disalurkan KKI Warsi kepada lembaga mitra sepenuhnya dilakukan melalui dashboard pengelolaan dan penyaluran dana hibah KKI Warsi yang dikelola oleh unit pengelola dana hibah KKI Warsi (Warsi Grant Management Unit – WGMU).

Untuk dapat mengajukan pendanaan lembaga mitra terlebih dahulu  melakukan pendaftaran. lembaga mitra akan diberikan akses ke dashboard untuk mengajukan proposal.